Peninjauan Kembali Kebijakan KPAI dalam Kriminalitas Anak


Beberapa dekade terakhir, hak asasi manusia (HAM) menjadi isu strategis, tak terkecuali bagi anak. Hal itu tercantum dalam undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berbunyi perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak sendiri menurut undang-undang yang sama adalah sekelompok orang yang berumur di bawah 18 tahun. Mengingat pentingnya perlindungan terhadap anak inilah, maka negara membentuk suatu instansi resmi yang dinamakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
Komisi Perlindungan Anak memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut: melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelanggaran perlindungan anak serta memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak. Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 15 yang berbunyi Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
Dalam pasal tersebut dijelaskan, bahwa upaya pendampingan yang dilakukan oleh KPAI salah satunya mencakup anak-anak yang terlibat dalam tindak kriminal.
Salah satu contoh kasus yang belum lama ini terjadi, seorang anak berumur 13 tahun melakukan penusukan terhadap teman sekolahnya sendiri sebanyak 8 kali. Dalam kasus ini KPAI meminta agar polisi bertindak hati-hati, karena kejadian melibatkan anak-anak. Segala bentuk tindakan kriminal yang melibatkan anak sebagai subyek, maka tersangka dianggap sebagai korban, yang bertangung jawab dalam tindakan tersebut adalah orangtuanya. Akan tetapi apabila kebijakan KPAI dalam memandang kriminalitas anak terus berlanjut, maka hal ini akan menambah masalah baru.
Pertama, langkah KPAI untuk mengesampingkan kekerasan patut diapresiasi. Akan tetapi, tanpa kekerasan bukan berarti mengabaikan efek jera. Selama ini anak dianggap sebagai manusia yang belum memiliki pola pikir, sehingga mereka terbebas dari hukuman. Akan tetapi dengan terbebasnya anak-anak ini, bagaimana mungkin asas keadilan bisa ditegakkan. Pembebasan bisa juga disebut dengan pembiaran kasus. Hal ini tentu menohok perasaan korban yang sesungguhnya. Kalau hanya mencuri sandal, mencuri kakao, atau memukul secara tidak sengaja tentu masih bisa dimaafkan, namun apabila tindakan yang dilakukan anak sudah mengancam nyawa, tentu keluarga akan sulit memaafkan tersangka. Di sinilah, aspek keadilan menjadi pertimbangan yang penting. KPAI boleh saja melindungi tersangka. Namun ketika KPAI mengabaikan korban, maka mereka sudah melakukan tindak kejahatan.
Kedua, keadaan anak bukan semata-mata tanggung jawab orang tua sebagai keluarga terdekat. Anak merupakan tanggung jawab lingkungan. Hal ini sejalan, ketika kita belajar ilmu sosiologi. Anak akan mudah melakukan imitasi, identifikasi kemudian menginternalisasikan yang ada di sekitarnya. Untuk itu akan sangat sia-sia, ketika kita membina anak, sementara kita tidak membina lingkungannya. Anak mungkin akan berubah menjadi baik, selama dia berada dalam penampungan. Namun ketika dia sudah kembali kepada lingkungan, maka lingkunganlah yang akan menentukan perkembangan anak. Kita semua tahu seberapa besar lingkungan mempengaruhi karakter dan kepribadian seseorang.
Ketiga, pembebasan hukuman terhadap kasus kriminal pada anak, akan memberikan stempel, bahwasannya kriminalitas yang dilakukan anak diperbolehkan oleh negara. Kebijakan KPAI boleh jadi menjadi legalitas untuk melakukan berbagai tindak kejahatan. Hal ini terjadi karena mereka merasa aman dan menganggap bahwa apapun yang mereka lakukan adalah benar di mata hukum. Ini akan berimbas pada meningkatnya budaya premasnisme dan psikopat-psikopat kecil. Apabila bibit-bibit kecil seperti ini tidak segera mendapatkan penanganan, maka konflik dan kekerasan yang berkembang di kalangan masyarakat akan semakin meluas. Kekerasan tidak hanya menjadi dominasi manusia dewasa, akan tetapi juga anak-anak di bawah umur. Dari data yang dihimpun oleh Kompas, kasus anak-anak yang berhadapan dengan hukum semakin tahun semakin meningkat. Hal ini terlihat dalam data yang menunjukkan bahwa tahun 2004 terdapat 4000 kasus, tahun 2006 terdapat 6000 kasus, sedangkan tahun 2011 terdapat 7000 kasus.
Keempat, perilaku kriminal anak tak pernah lepas dari model. Kita melihat tayangan-tayangan televisi seperti berlomba-lomba menghadirkan tokoh-tokoh antagonis, psikopat, dan kriminal. Kita selalu disuguhi kekerasan, tanpa ada ulasan mengenai dampak serta resiko yang harus ditanggung. Hal ini kemungkinan besar dijadikan sampel oleh anak, untuk melakukan tindakan kejahatan tanpa merasa bersalah. Mereka berpikir bahwa kriminalitas adalah hal yang sah dilakukan.
Untuk itulah maka KPAI sebagai lembaga resmi yang menangani seputar perlindungan anak, harus mampu bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, sehingga penanganan terhadap kriminalitas anak dapat memenuhi aspek keadilan bagi pihak tersangka maupun pihak korban. Dalam kaitannya dengan hukuman, memang benar bahwa pembinaan bisa menggantikan hukuman kurungan penjara, namun sebisa mungkin pembinaan yang diberikan pun mampu menumbuhkan kesadaran dan menciptakan efek jera bagi anak-anak yang lain.
Berkaitan dengan lingkungan, KPAI harus mampu ampu merangkul segenap elemen masyarakat, dari tokoh masyarakat, kalangan pendidikan, dan masyarakat itu sendiri. Hal ini dimaksudkan supaya masyarakat memiliki kesadaran untuk menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif bagi anak-anak.
Point keempat, sebisa mungkin KPAI bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia, untuk benar-benar memperhatikan hak-hak anak dalam memperoleh akses informasi yang ramah dan sehat. Jangan sampai televisi sealu dipenuhi dengan unsur-unsur kekerasan yang mampu menginspirasi anak-anak tersebut melakukan hal yang sama. Sebagai penutup, segala bentuk hukuman yang mendidik terhadap anak dalam lingkup kriminalitas pantas diparesiasi, namun pemerataan keadilan bagi seluruh pihak juga patut dipertimbangkan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s